 |
| Diskusi media: Ruang Transpuan dalam Politik dan Media. (Dok. pribadi) |
Sabtu (22/2), bertempat di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, telah berlangsung sebuah diskusi yang berjudul, “Diskusi Media: Ruang Transpuan dalam Politik dan Media”. Diskusi ini membahas mengenai ruang transpuan di dalam media dengan menunjukkan bagaimana media mempersepsikan transpuan. Hal ini dapat dilihat pada kasus LL dan anggota komunitas LGBTQ lainnya. Terdapat 4 narasumber yang membahas topik ini, yaitu: Audi Manaf (Warna Sehati Depok), Marina Nasution (AJI Jakarta), Arif Zulkifli (Dewan Pers), Andy Yentriyani (Komnas Perempuan) dan dimoderatori oleh Luviana (www.konde.co).
Menurut Marina Nasution, data dan legalitas LGBTQ sebagai minoritas sering dilabel dan distigmatisasi oleh media. Hal ini membuat berita mengenai LGBTQ menjadi tidak humanis karena sering dibingkai sebagai masalah moralitas dan sebagai lelucon. Pemberitaaan yang seharusnya humanis ini sering kali kehilangan fokus. Bisa dilihat dalam kasus LL, yang seharusnya berfokus pada narkotika, namun fokus beralih pada identitas gendernya. Selain itu, bentuk pemberitaan yang tidak humanis ini juga melanggar beberapa kode etik jurnalis, salah satunya adalah penghormatan kepada narasumber dan hak privasi. Pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah media dilakukan dalam kasus LL dengan melakukan penyebaran data pribadi dan berita acara penangkapan (BAP)nya.
Bentuk pemberitaan ini didukung oleh redaksi media yang tidak memiliki sensitivitas gender dan justru malah mengejar isu kontroversial dan sensasional. Pemberitaan yang seharusnya dapat mencerdaskan masyarakat, malah justru digunakan untuk mencari keuntungan oleh para konglomerat. Selain itu, redaksi memperkerjakan para wartawan dengan target berita satu hari wajib 15 berita dan editor harus mengedit satu hari 30 berita.
Pernyataan ini didukung oleh Arif Zulfikli yang mengatakan bahwa untuk mengejar tuntutan “tempat” di dunia media digital, maka wartawan dan editor dituntut untuk mengerjakan berita sebanyak-banyaknya dan juga iklan. Para wartawan ini bekerja dalam ruang yang terbatas, sehingga mereka membutuhkan ruang dan waktu untuk mengkonfirmasi berita. Namun sering kali wartawan tidak memiliki waktu, sehingga berakibat berita tidak terkonfirmasi. Berita yang tidak terkonfirmasi inilah yang akan membohongi publik. Pembohongan ini seringkali terlihat pada bagian judul berita. Dalam masalah transpuan, Arif mengatakan bahwa memang Dewan Pers belum membuat pedoman untuk meliput LGBTQ, dan itu dikarenakan belum adanya laporan yang dapat dikaji oleh Dewan Pers.
Audi Manaf, salah satu aktivis LGBTQ dari komunitas Sehati Depok, mengatakan bahwa salah satu efek dari bentuk berita tersebut adalah pengakuan bahwa kaum LGBTQ itu ada. Efek yang lain adalah bullying. Bullying yang dilakukan pada kasus LL berdampak pada bullying kaum LGBTQ yang lain, terutama transpuan. Bentuk bullying ini terjadi di tempat umum, misal masalah toilet. Selain itu, terbangun juga wacana rancangan peraturan daerah (RAPERDA) Depok untuk LGBTQ dan razia terhadap kaum transpuan di Depok.
Andy Yentriyani menegaskan pernyataan yang telah dibahas oleh Marina, bahwa media secara langsung tidak mengedepankan masalah yang sesungguhnya dan banyak proses hukum yang dilanggar. Sehingga bentuk kepercayaan publik pada sistem hukum yang seharusnya terjadi, tidak terjadi, dan ini menjadi sebuah bentuk pemberitaan yang didasarkan pada isu sensasional untuk gosip dan untuk objektifikasi identitas seksual. Andy juga mengatakan sebagian bulllying terjadi karena faktor budaya patriarkis yang sudah ada di Indonesia dengan adanya pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dan terdapat dikotomi peran antara laki-laki dan perempuan. Bullying yang dikemas pada awalnya dari agama, sekarang jadi permasalahan moralitas yang pro-kontra, mengingat dikotomi tersebut.
Penulis : Patricia Beata Kurnia (Mahasiswa magang FISIP UI di LBH APIK Jakarta)
Editor : Vebrina Monicha
#gender #kekerasanberbasisgender #Prideit #LGBTQ
