Urgensi UU PPRT dan Dampaknya terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak

Istilah PRT atau Pekerja Rumah Tangga bukanlah menjadi istilah yang asing dan kerap digunakan untuk mendefinisikan pekerja atau orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan rumah tangga dalam sebuah hubungan kerja (ILO, 2018). Sebelum istilah Pekerja Rumah Tangga diadvokasikan, masyarakat awam lebih akrab dengan istilah “Pembantu Rumah Tangga” atau “Asisten Rumah Tangga”. Adapun istilah kuno tersebut seharusnya tidak lagi digunakan, karena dengan menggunakan istilah Pekerja Rumah Tangga, kita menghargai pekerja di sektor rumah tangga dan memandangnya setara dengan pekerja di sektor formal.

Khususnya di Indonesia, data Survei Tenaga Kerja Nasional dari International Labour Organization mencatat bahwa pada tahun 2015 jumlah PRT di Indonesia mencapai 4 juta orang (ILO, 2015). Sama seperti pekerja di sektor formal lainnya, ILO mencatat bahwa rata-rata PRT di Indonesia bekerja mulai dari 6 hingga 7 hari dalam seminggu dimana 28% pekerja rumah tangga dewasa hanya berpenghasilan sebesar 1 Juta Rupiah setiap bulannya. Tidak hanya pekerja dewasa, banyak sekali anak-anak di bawah umur yang putus sekolah dan kemudian bekerja sebagai PRTA atau Pekerja Rumah Tangga Anak. Menurut International Domestic Workers Federation, seorang anak yang bekerja berada dalam situasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh undang-undang, dimana situasi yang tidak diperbolehkan merujuk pada pekerjaan yang membahayakan kondisi fisik, mental atau moral, memiliki dampak buruk terhadap pendidikan mereka dan dilakukan dalam kondisi berbahaya yang merujuk pada perbudakan (IDWF, 2017).

Adapun salah satu alasan mengapa pemberi kerja memilih anak di bawah umur untuk dipekerjakan adalah pekerja anak dianggap lebih menurut, selain itu pekerja anak dianggap lebih murah daripada pekerja dewasa, pekerja anak juga lebih mudah diatur serta tidak dapat melarikan diri dari pemberi kerja mereka (Satriawan, 2021). Namun alih-alih memperlakukan pekerja anak atau PRTA sebagaimana mestinya, pada kenyataannya banyak sekali kasus kekerasan yang dialami oleh PRTA ketika bekerja. Salah satu kasus terjadi pada tahun 2016 lalu di mana empat PRT di bawah umur mengalami penganiayaan fisik dan psikis hingga upah yang tidak dibayarkan (Kompas.com, 2016). Tidak sedikit pula kasus dimana PRT atau PRTA memutuskan untuk membiarkan kekerasan yang mereka alami dengan alasan mereka tidak memiliki uang dan masih membutuhkan upah yang dijanjikan oleh pemberi kerja.

Menurut Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, salah satu faktor anak menjadi rentan dipekerjakan adalah kemiskinan. Kemiskinan menghambat anak untuk melanjutkan pendidikan sehingga membuat mereka putus sekolah dan terpaksa membantu orangtua mereka dengan bekerja untuk menambah perekonomian keluarga (KemenPPPA, 2020). Anak-anak yang bekerja sebagai PRTA berada dalam kondisi rentan terhadap kekerasan dan jika hak-hak PRTA sebagai pekerja tidak terpenuhi, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk dari perbudakan modern. Seringkali proses hukum yang berat sebelah menyebabkan PRTA yang mengalami kekerasan kemudian mengalami viktimisasi berganda. Tidak hanya dirugikan secara fisik dan material, namun hal tersebut menempatkan pekerja anak pada kerentanan terhadap masalah kesehatan jiwa (Setiawan et. al, 2019:248).

Di Indonesia sendiri, sudah ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pada Pasal 68 yang membicarakan terkait larangan mempekerjakan anak di bawah umur. Kemudian mengapa masih ada istilah pekerja anak? Salah satu tantangan penerapan undang-undang yang ada yakni perilaku dan pandangan dimana orangtua (atau wali) dari anak-anak adalah pihak utama dalam pengambilan keputusan untuk anak. Hal ini seringkali menempatkan anak dalam posisi rentan yang membahayakan fisik maupun kesehatan jiwa anak (ILO, 2017:90). Selain itu, menjadi Pekerja Rumah Tangga juga dianggap sebagai bagian dari sektor ekonomi informal dimana pekerjaan ini seringkali berada di luar cakupan Undang-Undang Ketenagakerjaan (ILO, 2017:91). Undang-Undang Ketenagakerjaan nampaknya belum cukup untuk melindungi hak-hak PRT khususnya PRTA. Maka dari itu, peraturan perundang-undangan yang membahas khusus terkait PRT dan perlindungan anak khususnya anak yang bekerja menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam advokasi hukum.

Namun, nampaknya perjalanan untuk melindungi anak-anak khususnya pekerja anak masih panjang. Maka dari itu, tindak intervensi paling dasar yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kesadaran dan advokasi perlindungan anak dan perlindungan pekerja rumah tangga khususnya pekerja anak. Advokasi dapat dilakukan dalam bentuk kampanye sehingga menambah visibilitas pengetahuan terkait pekerja anak dalam pekerjaan rumah tangga. Dari segi kebijakan, perlu adanya aturan yang melindungi kondisi kerja dan hidup untuk pekerja muda yang disertai dengan mekanisme pengaduan, bentuk hukuman, hingga akses kepada layanan keadilan.

Ditulis oleh: Tarisha Febriana


Referensi

International Labour Organization. (2017, September 11). Menanggulangi Pekerja Anak di Sektor Rumah Tangga. Diakses melalui :

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_574467.pdf

International Labour Organization. (2015). Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. Diakses melalui :

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_553078.pdf

International Labour Organization. (2018, Januari 25). Mengakhiri pekerja anak dalam pekerjaan rumah tangga. Diakses melalui :

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_617240.pdf

Setiawan, P., et al. (2019). Jiwa Sehat, Negara Kuat : Masa Depan Layanan Kesehatan Jiwa di Indonesia (Volume 2). Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Kompas. (2016, Februari 13). Empat PRT yang Dianiaya Masih di Bawah Umur dan Tidak Diupah. Diakses melalui :

https://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/13/05000071/Empat.PRT.yang.Dianiaya.Masih.di.Bawah.Umur.dan.Tak.Diupah

Satriawan, D. (2021). Pekerja Anak Sektor Informal di Indonesia: Situasi Terkini dan Tantangan ke Depan (Analisis Data SUSENAS 2019). Jurnal Ketenagakerjaan, 16(1), 1-12.

Kemenpppa (2020, Juli 29 ). Sebelas Juta Anak Berpotensi Menjadi Pekerja Anak di Masa Pandemi, Pentingnya Sinergi Melakukan Pencegahan. Diakses melalui :

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2810/sebelas-juta-anak-berpotensi-menjadi-pekerja-anak-di-masa-pandemi-pentingnya-sinergi-melakukan-pencegahan

 

 


advertise

Subscribe Text

Untuk selalu terhubung dengan kami