Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (TPKS) telah disahkan pada 12 April 2022 oleh DPR RI. Perjalanan panjang lebih dari 10 (sepuluh) tahun advokasi UU TPKS membuktikan bahwa kerja kolaboratif yang melibatkan korban, penyintas, jaringan masyarakat sipil, akademisi, aparat penegak hukum, parlemen dan pemerintah dalam menghadirkan perlindungan bagi korban kekerasan seksual dapat dilakukan. Pentingnya mengawal implementasi undang-undang ini masih menjadi tantangan agar korban kekerasan seksual dapat menerima keadilan yang selama ini menjadi hambatan.
Hal yang sama juga dirasakan oleh LBH APIK Jakarta terkait dengan penanganan kasus KBGO dan KDRT yang masih menggunakan KUHAP yang tidak berpihak kepada korban. 2022 ini pun, situasi advokasi kebijakan progresif yang mendukung pendekatan akses bagi korban belum menjadi perhatian banyak pemangku kebijakan. Contohnya adalah rancangan perda penyelenggaraan bantuan hukum di DKI Jakarta yang belum juga menemui titik terang terkait waktu pembahasan. Ditambah lagi, belum juga disahkannya RUU PPRT menjadi sebuah payung hukum. Hal-hal itu hanya sebagian kecil dari potret pendampingan dan perjalanan advokasi yang dilakukan LBH APIK Jakarta selama kurun waktu 2022.
Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta merasa bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan berkah-Nya, sehingga LBH APIK Jakarta dapat menghadirkan Laporan Akhir Tahun 2022 kepada publik, dengan judul “Angka Kekerasan Semakin Meningkat: Potret Buram Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”. LBH APIK Jakarta mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak atas dimungkinkannya laporan ini dapat kami sajikan kepada rekan-rekan semua.
Laporan Akhir Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik yang dipersembahkan oleh LBH APIK Jakarta. #SahabatAPIK dapat mengunduh-nya disini:
