Diskusi Publik Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum DKI Jakarta


[Jakarta, 27 Oktober 2023] - Jaringan Advokasi Perda Bantuan Hukum DKI Jakarta, yang merupakan gabungan organisasi seperti LBH APIK Jakarta, LBH Jakarta, Suaka, dan lainnya, menggelar diskusi publik yang melibatkan pemerintah DKI Jakarta serta masyarakat sipil. Diskusi tersebut berlangsung pada 27 Oktober 2023 di aula LBH Jakarta dan menjadi wadah untuk membahas pentingnya pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bantuan Hukum di DKI Jakarta. Peraturan tersebut dianggap sebagai langkah penting dalam mempermudah akses masyarakat DKI Jakarta terhadap layanan bantuan hukum untuk melindungi hak-hak mereka.

Salah satu permasalahan yang dibahas pada diskusi adalah tantangan yang dihadapi oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam menyediakan layanan bantuan hukum bagi masyarakat. Terbatasnya sasaran penerima dana bantuan hukum hanya untuk warga miskin menjadi kendala, padahal masih banyak masyarakat rentan di luar sana yang juga membutuhkan bantuan. Selain itu, keterbatasan cakupan layanan bantuan hukum yang hanya berfokus pada tersangka dan terdakwa, sementara saksi dan korban juga membutuhkan bantuan hukum, dan perlu ditingkatkan kualitas layanan bantuan hukum.


Uli dari LBH APIK Jakarta mengungkapkan, "Saat ini, Perda bantuan hukum sudah dimasukkan dalam Prolegda (Program Legislasi Daerah) tahun 2023, namun hingga triwulan ketiga belum ada pembahasan di DPRD DKI Jakarta. Kita selalu dijanjikan oleh fraksi-fraksi akan didorong, tetapi belum ada perkembangan."


Sementara, Angga dari Suaka menyoroti pentingnya memperluas definisi masyarakat rentan dalam peraturan untuk memfasilitasi para pencari suaka atau refugee. Saat ini, belum ada peraturan yang memadai untuk memberikan keadilan hukum kepada para refugee, karena definisi masyarakat rentan yang ada hanya mencakup masyarakat Indonesia yang rentan secara ekonomi. Dengan adanya Perda Bantuan Hukum DKI Jakarta, diharapkan dapat mengatasi masalah ini dan memberikan perlindungan hukum kepada para refugee di Indonesia khususnya di DKI Jakarta.


Perwakilan dari Biro Hukum DKI Jakarta, Bu Yeni, menjelaskan bahwa pembuatan peraturan daerah melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan hingga implementasi, dan harus disetujui oleh DPRD atau eksekutif, yaitu gubernur. Proses harmonisasi juga diperlukan, baik secara vertikal maupun horizontal. Saat ini, Perda Bantuan Hukum sedang dalam tahap penyampaian dari Gubernur ke DPRD, tetapi menghadapi tantangan dalam proses pembahasannya, terutama terkait dengan penganggaran dana bantuan hukum.


"Jakarta sebagai pioneer konsepsi legal aid pertama di Indonesia, tapi ironisnya Perda Bantuan Hukum itu belum ada, sehingga perluasan bantuan hukum di Jakarta belum bisa didapatkan," kata Alif dari LBH Jakarta.


Selain itu, kendala sehari-hari melibatkan keterbatasan pengacara publik yang jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk DKI Jakarta. Pada tahun 2022, OBH mengalami peningkatan penerimaan konsultasi bantuan hukum sebanyak 284% dibandingkan tahun 2021, yang menyebabkan pengacara publik di LBH Jakarta harus menangani banyak kasus, mempengaruhi kualitas manajemen dan pendampingan kasus.


Keterbatasan dana operasional penanganan kasus juga menjadi tantangan dalam upaya penyediaan layanan bantuan hukum. Tidak semua kasus di LBH akan ditangani secara langsung, tetapi hanya dalam bentuk konsultasi dengan memberikan rencana tindak lanjut seperti korespondensi, draft pengaduan, dan lainnya. Peningkatan kapasitas paralegal, yang merupakan perpanjangan tangan dari OBH, juga perlu diperhatikan. LBH Jakarta hanya mencakup wilayah Jakarta, sementara masih ada warga Jakarta yang berada di luar DKI Jakarta dan warga luar DKI Jakarta yang tinggal di DKI Jakarta.


Perda Bantuan Hukum DKI Jakarta diharapkan akan menyelaraskan jaminan bantuan hukum untuk dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat DKI Jakarta, memastikan hak bantuan hukum yang sama bagi korban, tersangka, dan terdakwa.


Diskusi publik ini menjadi panggung penting untuk menyuarakan urgensi Perda Bantuan Hukum DKI Jakarta dan mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyediaan bantuan hukum. Harapannya, peraturan ini dapat segera disahkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih luas dan adil bagi seluruh masyarakat DKI Jakarta.


Di akhir acara diskusi publik, tersedia sesi press release yang dapat diakses melalui tautan berikut: Rilis Pers Urgensi Perda Bankum DKI Jakarta

Subscribe Text

Untuk selalu terhubung dengan kami