Forum Pengada Layanan (FPL) beranggotakan 74 lembaga di 32 Provinsi di Indonesia. LBH APIK Jakarta merupakan salah satu lembaga yang termasuk kedalam FPL. Sebagai lembaga layanan yang bekerja dalam pendampingan dan pemulihan perempuan korban kekerasan di Indonesia, kami mengapresiasi kerja keras Pemerintah dalam menyusun dan membahas Rancangan Perpres tentang UPTD PPA sebagaimana mandat Pasal 78 dan Pasal 90 Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Sebagai bagian dari lembaga layanan berbasis masyarakat, kerja- kerja FPL dalam Pencegahan, pendampingan, Pemulihan, dan Pemantauan telah dijamin dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 85 Ayat (1) UU No 12 Tahun 2022. Maka dari itu FPL berpartisipasi dalam menyusun bahan lobby melalui serangkaian diskusi, refleksi dan kajian berdasar pengalaman pendampingan kasus dari berbagai wilayah dengan keragaman kerentanan situasi korban berdasarkan kepulauan, pedalaman, orang dengan disabilitas, orang dengan HIV, dan kelompok rentan lainnya.
Dalam Rancangan Perpres UPTD PPA, FPL memiliki 8 aspirasi kunci yang dihimpun dari lembaga penyedia layanan dan korban di 5 wilayah di Indonesia. 8 aspirasi kunci tersebut diantaranya adalah; (1) Tahapan Pembentukan UPTD, (2) Prinsip Layanan, (3) Kualifikasi Kompetensi petugas layanan UPTD PPA, (4) Inklusifitas Layanan dan Sarana Prasarana, (5) Fungsi UPTD PPA tentang Layanan Terpadu, (6) Alokasi Anggaran, (7) Pengawasan Kinerja dan (8) Mekanisme komplain. Dari 8 aspirasi kunci tersebut beberapa diantaranya sudah diakomodir dalam rancangan perpres UPTD PPA. Tetapi sejumlah aspirasi yang urgen dan esensi juga belum/tidak masuk dalam rancangan Perpres diantaranya; (1) prinsip-prinsip layanan dan larangan bagi petugas layanan UPTD PPA, (2) tahapan pembentukan kompetensi, (3) pengawasan kinerja dan (4) inklusifitas.
Bahan lobby ini disusun dengan tujuan untuk menjadikan UPTD PPA mampu menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk fungsi penyelenggara pelayanan terpadu di daerah yang inklusi. FPL berharap 8 aspirasi kunci ini dipertimbangkan untuk masuk dalam Rancangan PerPres UPTD PPA. Akses dokumennya melalui link berikut.
